Kisah Perjuangan KH. Wahab Hasbullah

Ahdi Popos - [JAKARTA] Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdul Wahab Hasbullah akhirnya dianugerahi gelar  pahlawan nasional oleh Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Selain seorang pemimpin dan tokoh nasonal, rupanya pria kelahiran Jombang, 31 Maret 1888 itu juga sangat peduli dan perhatian kepada anak-anaknya. Hal itu diungkpakan Mafudho, anak pertama Abdul Wahab.

Mafudho bahkan masih mengingat masa kecilnya ketika Dia diajarkan ayahnya mengambil air wudhu untuk shalat.

Dia mengatakan, sang ayah selalu semangat memberikan dasar pengetahuan baik agama maupun pengetahuan nasional kepada setiap anaknya.

"Cintanya kepada keluarganya itu, kami selalu diberikan motivasi selalu didorong, dididik, diarahkan sampai cara wudhu, sampai ibadah-ibadah yang lain dipraktekkan" kata Mafudho.

Sore itu, sekitar pukul 16.30 WIB, keluarga dari KH Abdul Hasim tengah berkumpul di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung, nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (7/11/2014).

Pada pertemuan itu, pihak keluarga memberikan tanda terima kasih dengan menyerahkan pelakat stinggi 10X15 CM kepada Agung Laksono selaku inisator pengusul atas gelar kepahlawanan.

Hadir juga pada kesempatan itu para keluarga, di antaranya anak ke dua KH Abdul Wahab, yaitu Munjidah Wahab yang juga selaku Wakil Bupati Jombang, menggunakan baju putih, dengan tampilan jilbab warna coklat, dan para akademi Universitas Nasional.

Mafudho yang menggunakan pakaian warna putih dengan jilbab warna hijau menyebutkan, bahwa ayahnya itu merupakan tipe orang yang periang.

Selain itu, segala sesuatu tidak pernah diperintahkan apa kemauan jalan pemikiran anaknya, tetapi justru beliau mendorong, memberikan arahan, dan bimbingan.

Ia pun menyebutkan, makanan kesukaan ayahnya adalah sate gule, dan pecel. Makanan itu dimasak sendiri oleh Abdul Wahab.

Mewakili keluarganya, Dia sangat beryukur dan bangga memiliki orang tua yang mempunyai kecintaan kepada agama, dan bangsa negara yang sangat tinggi.

"Kami sebagai keluarga merasa bersyukur kepada Allah dan merasa bangga, karena mempunyai orang tua yang cinta kepada bangsa negara dan agama sangat tinggi

Pada Jumat (7/11) di Istana Negara, Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla.

Hadir sejumlah menteri di antaranya Mensesneg, Mendagri, dan Mensos dan Menkominfo. Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada KH Abdul Wahab Hasbullah.

Ke tiga pejuang lainnya yakni Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting asal Sumatera Utara, Sukarni Kartodiwerjo asal Jawa Timur, Mayjen TKR H. R. Mohammad Mangundiprojo asal Jawa Tengah.

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh perjuangan ini tertulis dalam keputusan presiden Nomor 115/PK tahun 2014.

Menurut Mafudho, dengan adanya pemberian gelar itu menjadikan motivasi keluarganya untuk meneruskan rintisan perjuangan serta mempertahan yang ayahnya lakukan.

Meskipun Dia merasa belum bisa membalas segala kebaikan yang diberikan sang ayah. "Ini kebanggaan kita," ucapnya.

"Ayah saya ini sosok seorang pemmpin. Seorang tokoh nasional, dan beliau sosok yang tiada hari selalu berjuang. Dan sebetulnya dengan adanya NU itu beliau lah adalah penggerak dan pendiri NU, dari kampung ke kampung, desa ke desa.

"Memang beliau itu tanpa hari tanpa ada pergerakan, tanpa hari ada pemikiran,"lanjutnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung laksono merupakan insiator atas pengusulan gelar pahlawan nasional KH Abdul Wahab Hasbullah.

Agung menilai, peran dan kemampuan Abdul Wahab dalam memperjuangkan agama melebihi dari tugas dan tanggun jawab sebagai warga negara biasa. 

Menurutnya, Abdul Wahab merupakan seorang tokoh pesantren agama islam namun pergaulan dan pemikirannya sangat luas. Menurutnya, pandangan Abdul Wahab dapat menjadi panutan masyarakat dalam mengedepankan kebangsaan.

Menurutnya, pandangan-pandangan beliau dapat menjadi panutan bagi masyarakat untuk lebih mengedepankan kebangsaan. Karena perhatiannya beliau bukan hanya pada sektor agama, tetapi pendidikan dan lainnya.

"Saya juga melihat sejarah perjalanan beliau, sudah tergambar bahwa kepedulian beliau kepada kenegaraan sangat besar. Itulah menurut saya sangat tepat,” kata Agung.

Dia menjelaskan, semua proses pengusulan untuk ditetapkan Abdul Wahab sebagai gelar pahlawan nasional sudah dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. 

Prosedur dilaksanakan antara lain, seperti seminar-seminar, diskusi, dan ivent menggambarkan riwayat perjalanan beliau. Dikatakan, Abdul Wahab tengah mendapatkan pengakuan-pengakuan atas jasa-jasanya.

"Timnya cukup banyak. Tim yang dari pemerintah dan tim yang dari keluarga. Dari yang dari pemerintah itu bermacam-macam lintas sektor. Di luar itu juga ada para kalangan akademisi, para pakar-pakar guna menjadikna sutau keputusan ini ditinjau dari berbagai aspek, jadi sangat bisa dipertangung jawabkan," terangnya.

Dia pun berharap, semoga dengan gelar sebagai pahlawan nasional, dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Baik para santri maupun generasi muda seluruh rakyat Indonesia.

"Kami apresiasi kepada pemerintah yang telah menganugerahkan pahlawan nasional. Kepada keluarganya saya ucapkan selamat, semoga kiranya ini bisa menjadi dorongan moril untuk meneruskan cita-cita beliau," tandasnya.

Ketua Tim Pengkaji dan Pengusul Gelar Daerah (PPGD)Ganjar Razuni mengatakan, pihaknya tengah mengandeng Pusat Kajian Sosial Politik Fisip Universitas Nasional.

Dari kalangan akademisi bersama dirinya di antaranya adalah Adilita Pramanti, dan Safrizal Rambey. Selain itu pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jombang, para praktisi yaitu keluarga Abdul Wahab, dan dari tokoh agama PBNU, Ky As'ad Said Ali sebagai wakil ketua umum PBNU.

Ganjar menuturkan, pihaknya mulai bekerja sejak akhir bulan April 2014, meliputi proses administrasi, birokrasi, dan proses politik.
Mulai dari kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat, seperti Kementerian Sosial, Kemenko Kesra, dan akhirnya Sekneg dan sampai ke tangan presiden.

Pun berbagai kegiatan yang mereka lakukan di antaranya penelitian, seminar nasional, diskusi dalam pertemuan-pertemuan serta mendapat dukungan dan masukan tokoh-tokoh termasuk tokoh agama.

“Semuanya itu kami lalui. Dengan izin Allah semua terjadi dengan relatif waktu yang cukup singkat. Alhamdulliah tanggal 7 November ini bapak Presiden Indonesia, bapak Jokowi sudah menganugerahkan itu,” kata Ganjar.

Diceritakan, awal keterlibatannya dalam tim PPGD, karena dirinya juga seorang pengagum Abdul Wahab.

Dia yang juga Mantan Staf Khusus Menko Kesra Bidang Sosial Politik dan Sosial Budaya itu pun mengaku bangga bisa mengusulkan dan mengurusi tokoh NU idolanya itu mendapat gelar pahlawan nasional.

“Saya kebetulan putra Jombang. Dan saya staf khusus pak Agung Lakosno, poksinya cocok yasudah kami kerjakan, sesuai dengan uu, sesuai dengan pp, sesuai dengan peraturan menteri. Hasilnya kan positif,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, segala operasional anggaran ditanggung oleh APBD pemerintah Jombang.

Disebutkan, bahwa pengusulan nama KH Abdul Wahab Hasbullah sudah pernah dilakukan sebagai pahlawan nasional sebenrnya sejak tahun 1983. Namun tak kunjung terlaksana karena wacana tersebut timbul tenggelam.

“Ini pengusulan Kh Wahab ini kalau melihat sejarahnya, sebetulnya sudah pernah dilakukan sejak tahun 1983. Jadi muncul kemudian hilang. Tapi barulah diera pak Agung ini cukup menggeliat dan kami membantu proses itu,” tuturnya.

Menurutnya, Abdul Wahab merupakan salah satu perintis kemerdekaan yang secara nyata melakukan perlawanan fisik kepada pemerintah Belanda. "Waktu itu yang disebut dengan komite jihad. Dibelakang hari melahirkan perisitwa 10 November," ucapnya.

Dia juga menyebutkan, beliau merupakan salah satu penggerak penting pendiri NU yang melakukan kontribusi sosok cultural sebagai basis sosial NKRI membentuk paham kebangsaan Indonesia

KH Abdul Wahab Chasbullah berperan merumuskan revolusi jihad sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ia meningkatkan dukungan NU kepada Pemerintah Indonesia dalam melawan Belanda. Dukungan KH Wahab dan ulama NU sangat penting meningkatkan moral perjuangan rakyat.

KH. Abdul Wahab Hasbulloh merupakan bapak Pendiri NU Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin (Hizbullah) ketika melawan penjajah Jepang.

Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Tahun 1914 mendirikan kursus bernama “Tashwirul Afkar”.

Ayah KH Abdul Wahab Hasbullah adalah KH Hasbulloh Said, Pengasuh Pesantren Tambakberas Jombang Jawa Timur, sedangkan Ibundanya bernama Nyai Latifah. dan mempunyai cicit bernama Rizky Fadlullah

Editor: Hoirul

Sumber: Tribunnews.com

Alhamdulillah, KH. Wahab Chasbullah Di Anugrahi Gelar Pahlawan

Ahdi Popos [Jombang] KH Wahab Chasbullah yang dikenal sebagai salah satu pendiri dan penggerak Jamiyah Nahdlatul Ulama resmi dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Kepastian penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini diterima Keluarga, Kamis (7/11) siang keamrin.

"Betul, kami dari keluarga KH Wahab Chasbullah mendapat undangan resmi dari Kementrian Sosial untuk hadir di Istana Negara, besuk (hari ini, Jumat) jam 13.00 WIB,"ujar Hj Mundjidah Wahab salah satu putri KH Wahab Chasbullah, kemarin.

Sesuai dengan undangan dari Kementrian Sosial, dari pihak keluarga sebanyak 2 orang yang resmi menghadiri penganugerahan Pahlawan Nasional kepada tokoh yang dikenal sangat dekat dengan presiden pertama RI, Ir Soekarno ini." Resminya yang mewakili keluarga 2 orang, namun semuanya putranya insyaallah ikut hadir. Dan sore ini kita berangkat ke Jakarta,"imbuh Mundjidah yang juga Wakil Bupati Jombang ini menambahkan.

Sebagai salah satu putri KH Wahab, mantan ketua Muslimat NU ini sangat bersyukur gelar Pahlawan Nasional akhirnya resmi diberikan pemerintah Indonesia. Karena KH Wahab Chasbullah merupakan ulama pesantren yang dikenal sebagai pejuang sejak sebelum kemerdekaan

"Tidak hanya  mengobarkan semangat kebangsaan dalam mengusir penjajah, namun dikancah internasional KH Wahab juga adalah pejuang," imbuhnya seraya menceritakan perjuangannya melakukan lobi diplomasi politik agar makam Rasulullah Muhammad tidak dibongkar oleh penguasa arab hingga saat ini. (Muslim Abdurrahman/Mahbib)

Presiden Menobatkan KH. Wahab Hasbullah Sebagai Pahlawan Nasional

Ahdi Popos- [Jakarta] KH. Abdul Wahab Hasbullah, Rais Aam Syuriah PBNU setelah KH Hasyim Asy’ari akan dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Kiai Wahab yang dikenal sebagai MbahWahab adalah salah satu tokoh pendiri NU dan juga Laskar Mujahidin saat melawan penjajah Jepang di era revolusi kemerdekaan.

Proses menuju sebuah penganugerahan gelar pahlawan ini cukup berliku dan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Namun akhirnya pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi
mengakui KH Wahab Chasbulloh sang pencetus resolusi jihad, sebagai Pahlawan Nasional.

Rencananya, pemerintah akan memberikan gelar itu kepada keluarga salah satu pendiri jamiyah Nahdlatul Ulama (NU) ini pada hari Senin 10 November 2014 nanti.

Salah satu ahli waris diundang ke Istana Negara Jakarta, untuk menerima Surat Keputusan (SK) Presiden tentang penetapan Kiai Wahab sebagai Pahlawan Nasional.

“Keenam putra mbah wahab yang masih hidup akan di undang ke istana negara besok untuk menerima gelar kepahlawanan Mbah Wahab yang diberikan oleh Presiden RI, Jokowi,” kata Munjidah Wahab, salah satu putri Kiai Wahab Hasbulloh, di Jombang, Jawa Timur, Jumat (07/11/2014).

Ia menambahkan, dalam catatan sejarah juga dijelaskan, ketika fatwa Resolusi Jihad dikeluarkan Rois Akbar PBNU KH Hasyim Asy’ari dalam pertemuan ulama dan konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura di Surabaya, Kiai Wahab yang waktu itu menjadi Khatib Am PBNU bertugas mengawal implementasi dan pelaksanaan di lapangan.

Fatwa tersebut akhirnya menjadi pemantik pertempuran heroik 10 November di Surabaya untuk mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah dengan cara membonceng tentara Sekutu.

“Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat dan Presiden RI yang telah memberi gelar Pahlawan nasional kepada Mbah Wahab. Karena perjuangan beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan. Beliau juga pendiri Nahdlatul Wathon, seperti syair perjuangan yang ditulis oleh mbah Wahab yakni, Ya Ahlal Wathan Minal Iman.” tambah Munjidah Wahab, yang juga saat ini menjadi Wakil Bupati Jombang, Jawa Timur.

Abdul Latief LC, salah satu Dzurriyyah Kiai Wahab dan Pengurus GP Ansor Jombang, menambahkan, Resolusi jihad yang di gelorakan pada waktu itu ialah bagian dari panji perjuangan yang digelorakan oleh Mbah Wahab sebagai sang deklarator, dengan tujuan kepastian hukum fiqhnya. Karena barang siapa berperang dibawah panji yang tidak jelas, jika kemudian ia terbunuh maka ia tidak ada nilai kesyahidan sama sekali.

Mbah Wahab, pendiri Pondok Pesantren  Tambak Beras Jombang ialah sosok yang berfikir ontologis fundamentalis, dan pernah menimba ilmu kepada Hos Cokroaminoto, sehingga mempunyai pemikiran mendirikan negara adalah tujuan besar, tapi jika tidak tercapai tujuan kostitusi negara di utamakan daripada pendirian negara agama.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo memberikan penganugerahan gelar pahlawan nasional besok di Istana Negara, kepada empat pejuang yakni Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting (asal Sumatera Utara), KH Abdul Wahab Hasbullah (asal Jombang, Jawa Timur), Sukarni Kartodiwerjo (asal Jawa Timur) dan Muhammad Mangundiprojo (asal Jawa Tengah)

Editor: Herdiyono

Sumber: LensaIndonesia.com

Munas NU: Sikap NU Tolak Sistem Khilafah

Ahdi Popos - Peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2014 memandang Islam sebagai agama mewajibkan umatnya untuk membentuk sebuah pemerintahan dan mengangkat pemimpin yang menegakkan hukum agar tidak terjadi chaos (nashbul imamah). Namun, Islam tidak menunjuk satu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu.

Berkaca pada khazanah sumber hukum dan sejarah Islam, agama Islam memberikan wewenang penuh kepada umatnya untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai kondisi zaman, tempat, dan kesiapan pranatanya.

“Bagi Islam, negara dan pemerintahan dianggap sah bukan karena bentuknya, tetapi substansinya. Dengan kata lain, Islam mengukur keabsahan bentuk sebuah negara sejauhmana negara secara konstitusional dan pemerintah sebagai penyelenggara negara melindungi dan menjamin warganya mengamalkan ajaran agamanya,” kata Rais Syuriyah PBNU KH Ishomuddin, pemimpin sidang komisi Diniyah yang membacakan hasil musyawarah sedikitnya 40 kiai NU yang datang dari setiap provinsi di Indonesia, Sabtu (1/11) malam.

Forum ini juga membahas hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan khilafah. Mereka menyangsikan kualitas hadits tersebut. “Mengingat hadits ini diriwayatkan oleh Habib bin Salim, seorang rawi yang kredibiltasnya diragukan di kalangan ahli hadits,” kata Katib Aam PBNU Malik Madani.

Forum para kiai ini juga menegaskan, Islam melihat substansi negara dengan teritorialnya sebagai tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi warganya. Mereka menggunakan ungkapan, Al-‘ibratu bil Jauhar la bil Mazhhar (Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriyah).

Khilafah itu memang fakta sejarah, pernah dipraktikkan di masa Al-Khulafa’ur Rasidyun yang sesuai dengan eranya di mana kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara bangsa (nation state).

“Pasalnya, perangkat pemerintahan dan kesiapan masyarakat saat era khilafah masih sederhana. Pada saat itu belum ada birokrasi yang tersusun rapi seperti sekarang, sehingga dibutuhkan orang dengan kemampuan lebih dalam pelbagai hal untuk menjadi khalifah. Sementara sekarang, kondisi masyarakat dan kesiapan pranata pemerintahan yang terus berkembang, menuntut bentuk pemerintahan yang berbeda lagi,” kata Rais Syuriyah PBNU KH Masdar Mas’udi dalam forum.

Peserta musyawarah menegaskan, upaya memperjuangkan khilafah sebagai bentuk masyarakat ideal menjadi sebuah utopia. Dengan demikian, memperjuangkan tegaknya nilai-nilai substantif ajaran Islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam sebuah bentuk apapun negara, jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam yang bersifat partikular.

Untuk itu. Dalam konteks bentuk pemerintahan Indonesia, peserta musyawarah mendorong pemerintah dan mewajibkan umat Islam untuk menangkal setiap jalan dan upaya munculnya gerakan yang mengancam NKRI. (Alhafiz K)

Sumber : Muslimedianews.com

Din Syamsuddin: Kalau Saya Kembali ke NU Mohon Diterima

Ahdi Popos - Jakarta,Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menyatakan, dirinya adalah bagian dari NU. “Saya sejak kecil berkultur NU karena Bapak saya itu NU, sebab itu saya dulu disekolahkan di SD NU, SMP NU, dan SMA NU hingga saya menjadi Ketua IPNU di Sumbawa,” ujar Din.

Ia berbicara dalam Rakernas dan Mukernas Muslimat NU di Gedung Serba Guna 1 Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (30/5). Ia diundang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI menggantikan Kiai Sahal Mahfudh, namun ia tidak bisa mengelak bahwa ia adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah yang pernah aktif di NU.

“Sekarang saya sudah terlanjur pindah ke Muhammadiyyah, jadi mohon direlakan. Dan kalau suatu waktu saya kembali ke NU, mohon diterima. Kalau bahasa perkawinannya mungkin rujuk,” ujar Din, disambut tawa para peserta Rakernas.

Kata Din, di Muhammadiyyah, dia telah menjabat ketua umum selama dua periode, sehingga tak mungkin mencalonkan diri kembali. Karena itu memungkinkan bagi dia untuk kembali aktif di NU.

“Saya sudah dua periode dan tak bisa mencalonkan lagi, kalau di Muktamar NU nanti saya kembali ke NU harap diterima. Saya bersedia kalau jadi penasihat Muslimat NU,” katanya berseloroh lagi.

Dalam kesempatan itu ia secara pribadi menginginkan kedua ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah dapat bersatu. Karena, menurutnya, maju mundurnya Negara ini tergantung maju mundurnya umat Islam di Indonesia.

“Hal ini mengingat secara historis, umat Islam ikut andil dalam pendirian Negara ini dan secara demografis, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada dua komponen kemajuan yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945. “Pertama, memajukan kesejahteraan umum, dan kedua mencerdaskan kehidupan bangsa,” terang Din.

Pleno XI ini dihadiri tak kurang dari 500 peserta Rakernas dan Mukernas Muslimat NU yang dilanjutkan dengan tanya jawab dengan dimoderatori langsung oleh Ketua Umum Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa dengan Hj Arifa Agustina sebagai notulen. Pleno ini merupakan Pleno panel dengan narasumber sebelumnya, mustasyar PBNU HM Jusuf Kalla. (Fathoni/Anam : Nu.or.id)