Indonesia Ancam Buat Tsunami Manusia di Australia

Ahdi Popos - Indonesia bisa melepaskan 10 ribu pencari suaka ke Australia jika Canberra terus bertindak memusuhi selama eksekusi terpidana mati Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia.

Itulah berita yang lagi hangat dan menjadi trending topic di media terkemuka Australia The Sydney Morning Herald, ancaman tersebut akan dilakukan jika Canberra terus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap Indonesia, Jakarta pasti akan membiarkan imigran gelap masuk ke Australia.

Hal ini menyusul pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, yang akan menciptakan sebuah "tsunami manusia" masuk ke Australia.

Mantan Kepala Angkatan Laut disebut media Australia sebagai tokoh politik yang cukup kontroversial di Indonesia itu menyebutkan Australia sedang berusaha untuk menekan Indonesia supaya membatalkan eksekusi dengan mengungkit bantuan yang pernah diberikan sebesar 1 miliar dollar saat tsunami Aceh dan dengan memboikot Bali.

Sementara itu perdana Menteri Australia Tony Abbott mengaku masih menunggu Presiden Indonesia Jokowi untuk duduk bersama membicarakan pembatalan eksekusi terpidana mati Bali Nine.

"Permintaan kita masih tetap. Tapi saat ini belum terakomodasi, tapi permintaan masih kita lakukan. Saya berharap bisa melakukan komunikasi dengannya (Jokowi) secepat mungkin," kata Abbott.

Sementara itu Pemerintah Indonesia mengingatkan Australia bahwa Jakarta telah bekerja keras untuk mencegah pencari suaka mencoba untuk melakukan perjalanan ke Australia dengan perahu.

"Jika Canberra terus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Indonesia, Jakarta pasti akan membiarkan imigran ilegal pergi ke Australia," kata Tedjo.

"Ada lebih dari 10.000 pencari suaka di Indonesia saat ini. Jika mereka kita biarkan pergi ke Australia, itu akan menjadi seperti tsunami manusia," tambahnya lagi.

Tedjo sebelumnya telah mendukung mengisolasi 10.500 pengungsi dan pencari suaka di sebuah pulau terpencil di Indonesia.

Menteri kepala keamanan mengatakan hal itu "bukan masalah besar" jika Australia melakukan aksi boikot perdagangan dan pariwisata dengan Indonesia setelah pelaksanaan eksekusi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

"Kami telah menghitung, pada kenyataannya, Australia menikmati surplus pada perdagangan Indonesia-Australia," kata Tedjo.

"Australia sebenarnya akan menerima tekanan dari dalam negeri jika ekspor sapi ke Indonesia terhenti karena Indonesia merupakan pasar utama Australia."

Tedjo juga menyampaikan pidatonya dalam sebuah tema kebangsaan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bahwa Australia harus menghormati sistem peradilan di Indonesia.

Dia mengatakan pertukaran tawanan, yang diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Julie Bishop dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa Chan dan Sukumaran merupakan "tidak etis".

"Kami menghormati sistem hukum negara lain, Australia harus belajar tentang etika hukum di sini," kata Tedjo. (TRIBUNNEWS.COM)

Kisah Perjuangan KH. Wahab Hasbullah

Ahdi Popos - [JAKARTA] Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdul Wahab Hasbullah akhirnya dianugerahi gelar  pahlawan nasional oleh Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Selain seorang pemimpin dan tokoh nasonal, rupanya pria kelahiran Jombang, 31 Maret 1888 itu juga sangat peduli dan perhatian kepada anak-anaknya. Hal itu diungkpakan Mafudho, anak pertama Abdul Wahab.

Mafudho bahkan masih mengingat masa kecilnya ketika Dia diajarkan ayahnya mengambil air wudhu untuk shalat.

Dia mengatakan, sang ayah selalu semangat memberikan dasar pengetahuan baik agama maupun pengetahuan nasional kepada setiap anaknya.

"Cintanya kepada keluarganya itu, kami selalu diberikan motivasi selalu didorong, dididik, diarahkan sampai cara wudhu, sampai ibadah-ibadah yang lain dipraktekkan" kata Mafudho.

Sore itu, sekitar pukul 16.30 WIB, keluarga dari KH Abdul Hasim tengah berkumpul di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung, nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (7/11/2014).

Pada pertemuan itu, pihak keluarga memberikan tanda terima kasih dengan menyerahkan pelakat stinggi 10X15 CM kepada Agung Laksono selaku inisator pengusul atas gelar kepahlawanan.

Hadir juga pada kesempatan itu para keluarga, di antaranya anak ke dua KH Abdul Wahab, yaitu Munjidah Wahab yang juga selaku Wakil Bupati Jombang, menggunakan baju putih, dengan tampilan jilbab warna coklat, dan para akademi Universitas Nasional.

Mafudho yang menggunakan pakaian warna putih dengan jilbab warna hijau menyebutkan, bahwa ayahnya itu merupakan tipe orang yang periang.

Selain itu, segala sesuatu tidak pernah diperintahkan apa kemauan jalan pemikiran anaknya, tetapi justru beliau mendorong, memberikan arahan, dan bimbingan.

Ia pun menyebutkan, makanan kesukaan ayahnya adalah sate gule, dan pecel. Makanan itu dimasak sendiri oleh Abdul Wahab.

Mewakili keluarganya, Dia sangat beryukur dan bangga memiliki orang tua yang mempunyai kecintaan kepada agama, dan bangsa negara yang sangat tinggi.

"Kami sebagai keluarga merasa bersyukur kepada Allah dan merasa bangga, karena mempunyai orang tua yang cinta kepada bangsa negara dan agama sangat tinggi

Pada Jumat (7/11) di Istana Negara, Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla.

Hadir sejumlah menteri di antaranya Mensesneg, Mendagri, dan Mensos dan Menkominfo. Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada KH Abdul Wahab Hasbullah.

Ke tiga pejuang lainnya yakni Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting asal Sumatera Utara, Sukarni Kartodiwerjo asal Jawa Timur, Mayjen TKR H. R. Mohammad Mangundiprojo asal Jawa Tengah.

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh perjuangan ini tertulis dalam keputusan presiden Nomor 115/PK tahun 2014.

Menurut Mafudho, dengan adanya pemberian gelar itu menjadikan motivasi keluarganya untuk meneruskan rintisan perjuangan serta mempertahan yang ayahnya lakukan.

Meskipun Dia merasa belum bisa membalas segala kebaikan yang diberikan sang ayah. "Ini kebanggaan kita," ucapnya.

"Ayah saya ini sosok seorang pemmpin. Seorang tokoh nasional, dan beliau sosok yang tiada hari selalu berjuang. Dan sebetulnya dengan adanya NU itu beliau lah adalah penggerak dan pendiri NU, dari kampung ke kampung, desa ke desa.

"Memang beliau itu tanpa hari tanpa ada pergerakan, tanpa hari ada pemikiran,"lanjutnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung laksono merupakan insiator atas pengusulan gelar pahlawan nasional KH Abdul Wahab Hasbullah.

Agung menilai, peran dan kemampuan Abdul Wahab dalam memperjuangkan agama melebihi dari tugas dan tanggun jawab sebagai warga negara biasa. 

Menurutnya, Abdul Wahab merupakan seorang tokoh pesantren agama islam namun pergaulan dan pemikirannya sangat luas. Menurutnya, pandangan Abdul Wahab dapat menjadi panutan masyarakat dalam mengedepankan kebangsaan.

Menurutnya, pandangan-pandangan beliau dapat menjadi panutan bagi masyarakat untuk lebih mengedepankan kebangsaan. Karena perhatiannya beliau bukan hanya pada sektor agama, tetapi pendidikan dan lainnya.

"Saya juga melihat sejarah perjalanan beliau, sudah tergambar bahwa kepedulian beliau kepada kenegaraan sangat besar. Itulah menurut saya sangat tepat,” kata Agung.

Dia menjelaskan, semua proses pengusulan untuk ditetapkan Abdul Wahab sebagai gelar pahlawan nasional sudah dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. 

Prosedur dilaksanakan antara lain, seperti seminar-seminar, diskusi, dan ivent menggambarkan riwayat perjalanan beliau. Dikatakan, Abdul Wahab tengah mendapatkan pengakuan-pengakuan atas jasa-jasanya.

"Timnya cukup banyak. Tim yang dari pemerintah dan tim yang dari keluarga. Dari yang dari pemerintah itu bermacam-macam lintas sektor. Di luar itu juga ada para kalangan akademisi, para pakar-pakar guna menjadikna sutau keputusan ini ditinjau dari berbagai aspek, jadi sangat bisa dipertangung jawabkan," terangnya.

Dia pun berharap, semoga dengan gelar sebagai pahlawan nasional, dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Baik para santri maupun generasi muda seluruh rakyat Indonesia.

"Kami apresiasi kepada pemerintah yang telah menganugerahkan pahlawan nasional. Kepada keluarganya saya ucapkan selamat, semoga kiranya ini bisa menjadi dorongan moril untuk meneruskan cita-cita beliau," tandasnya.

Ketua Tim Pengkaji dan Pengusul Gelar Daerah (PPGD)Ganjar Razuni mengatakan, pihaknya tengah mengandeng Pusat Kajian Sosial Politik Fisip Universitas Nasional.

Dari kalangan akademisi bersama dirinya di antaranya adalah Adilita Pramanti, dan Safrizal Rambey. Selain itu pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jombang, para praktisi yaitu keluarga Abdul Wahab, dan dari tokoh agama PBNU, Ky As'ad Said Ali sebagai wakil ketua umum PBNU.

Ganjar menuturkan, pihaknya mulai bekerja sejak akhir bulan April 2014, meliputi proses administrasi, birokrasi, dan proses politik.
Mulai dari kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat, seperti Kementerian Sosial, Kemenko Kesra, dan akhirnya Sekneg dan sampai ke tangan presiden.

Pun berbagai kegiatan yang mereka lakukan di antaranya penelitian, seminar nasional, diskusi dalam pertemuan-pertemuan serta mendapat dukungan dan masukan tokoh-tokoh termasuk tokoh agama.

“Semuanya itu kami lalui. Dengan izin Allah semua terjadi dengan relatif waktu yang cukup singkat. Alhamdulliah tanggal 7 November ini bapak Presiden Indonesia, bapak Jokowi sudah menganugerahkan itu,” kata Ganjar.

Diceritakan, awal keterlibatannya dalam tim PPGD, karena dirinya juga seorang pengagum Abdul Wahab.

Dia yang juga Mantan Staf Khusus Menko Kesra Bidang Sosial Politik dan Sosial Budaya itu pun mengaku bangga bisa mengusulkan dan mengurusi tokoh NU idolanya itu mendapat gelar pahlawan nasional.

“Saya kebetulan putra Jombang. Dan saya staf khusus pak Agung Lakosno, poksinya cocok yasudah kami kerjakan, sesuai dengan uu, sesuai dengan pp, sesuai dengan peraturan menteri. Hasilnya kan positif,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, segala operasional anggaran ditanggung oleh APBD pemerintah Jombang.

Disebutkan, bahwa pengusulan nama KH Abdul Wahab Hasbullah sudah pernah dilakukan sebagai pahlawan nasional sebenrnya sejak tahun 1983. Namun tak kunjung terlaksana karena wacana tersebut timbul tenggelam.

“Ini pengusulan Kh Wahab ini kalau melihat sejarahnya, sebetulnya sudah pernah dilakukan sejak tahun 1983. Jadi muncul kemudian hilang. Tapi barulah diera pak Agung ini cukup menggeliat dan kami membantu proses itu,” tuturnya.

Menurutnya, Abdul Wahab merupakan salah satu perintis kemerdekaan yang secara nyata melakukan perlawanan fisik kepada pemerintah Belanda. "Waktu itu yang disebut dengan komite jihad. Dibelakang hari melahirkan perisitwa 10 November," ucapnya.

Dia juga menyebutkan, beliau merupakan salah satu penggerak penting pendiri NU yang melakukan kontribusi sosok cultural sebagai basis sosial NKRI membentuk paham kebangsaan Indonesia

KH Abdul Wahab Chasbullah berperan merumuskan revolusi jihad sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ia meningkatkan dukungan NU kepada Pemerintah Indonesia dalam melawan Belanda. Dukungan KH Wahab dan ulama NU sangat penting meningkatkan moral perjuangan rakyat.

KH. Abdul Wahab Hasbulloh merupakan bapak Pendiri NU Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin (Hizbullah) ketika melawan penjajah Jepang.

Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Tahun 1914 mendirikan kursus bernama “Tashwirul Afkar”.

Ayah KH Abdul Wahab Hasbullah adalah KH Hasbulloh Said, Pengasuh Pesantren Tambakberas Jombang Jawa Timur, sedangkan Ibundanya bernama Nyai Latifah. dan mempunyai cicit bernama Rizky Fadlullah

Editor: Hoirul

Sumber: Tribunnews.com

Presiden Menobatkan KH. Wahab Hasbullah Sebagai Pahlawan Nasional

Ahdi Popos- [Jakarta] KH. Abdul Wahab Hasbullah, Rais Aam Syuriah PBNU setelah KH Hasyim Asy’ari akan dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Kiai Wahab yang dikenal sebagai MbahWahab adalah salah satu tokoh pendiri NU dan juga Laskar Mujahidin saat melawan penjajah Jepang di era revolusi kemerdekaan.

Proses menuju sebuah penganugerahan gelar pahlawan ini cukup berliku dan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Namun akhirnya pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi
mengakui KH Wahab Chasbulloh sang pencetus resolusi jihad, sebagai Pahlawan Nasional.

Rencananya, pemerintah akan memberikan gelar itu kepada keluarga salah satu pendiri jamiyah Nahdlatul Ulama (NU) ini pada hari Senin 10 November 2014 nanti.

Salah satu ahli waris diundang ke Istana Negara Jakarta, untuk menerima Surat Keputusan (SK) Presiden tentang penetapan Kiai Wahab sebagai Pahlawan Nasional.

“Keenam putra mbah wahab yang masih hidup akan di undang ke istana negara besok untuk menerima gelar kepahlawanan Mbah Wahab yang diberikan oleh Presiden RI, Jokowi,” kata Munjidah Wahab, salah satu putri Kiai Wahab Hasbulloh, di Jombang, Jawa Timur, Jumat (07/11/2014).

Ia menambahkan, dalam catatan sejarah juga dijelaskan, ketika fatwa Resolusi Jihad dikeluarkan Rois Akbar PBNU KH Hasyim Asy’ari dalam pertemuan ulama dan konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura di Surabaya, Kiai Wahab yang waktu itu menjadi Khatib Am PBNU bertugas mengawal implementasi dan pelaksanaan di lapangan.

Fatwa tersebut akhirnya menjadi pemantik pertempuran heroik 10 November di Surabaya untuk mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah dengan cara membonceng tentara Sekutu.

“Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat dan Presiden RI yang telah memberi gelar Pahlawan nasional kepada Mbah Wahab. Karena perjuangan beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan. Beliau juga pendiri Nahdlatul Wathon, seperti syair perjuangan yang ditulis oleh mbah Wahab yakni, Ya Ahlal Wathan Minal Iman.” tambah Munjidah Wahab, yang juga saat ini menjadi Wakil Bupati Jombang, Jawa Timur.

Abdul Latief LC, salah satu Dzurriyyah Kiai Wahab dan Pengurus GP Ansor Jombang, menambahkan, Resolusi jihad yang di gelorakan pada waktu itu ialah bagian dari panji perjuangan yang digelorakan oleh Mbah Wahab sebagai sang deklarator, dengan tujuan kepastian hukum fiqhnya. Karena barang siapa berperang dibawah panji yang tidak jelas, jika kemudian ia terbunuh maka ia tidak ada nilai kesyahidan sama sekali.

Mbah Wahab, pendiri Pondok Pesantren  Tambak Beras Jombang ialah sosok yang berfikir ontologis fundamentalis, dan pernah menimba ilmu kepada Hos Cokroaminoto, sehingga mempunyai pemikiran mendirikan negara adalah tujuan besar, tapi jika tidak tercapai tujuan kostitusi negara di utamakan daripada pendirian negara agama.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo memberikan penganugerahan gelar pahlawan nasional besok di Istana Negara, kepada empat pejuang yakni Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting (asal Sumatera Utara), KH Abdul Wahab Hasbullah (asal Jombang, Jawa Timur), Sukarni Kartodiwerjo (asal Jawa Timur) dan Muhammad Mangundiprojo (asal Jawa Tengah)

Editor: Herdiyono

Sumber: LensaIndonesia.com

Munas NU: Sikap NU Tolak Sistem Khilafah

Ahdi Popos - Peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2014 memandang Islam sebagai agama mewajibkan umatnya untuk membentuk sebuah pemerintahan dan mengangkat pemimpin yang menegakkan hukum agar tidak terjadi chaos (nashbul imamah). Namun, Islam tidak menunjuk satu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu.

Berkaca pada khazanah sumber hukum dan sejarah Islam, agama Islam memberikan wewenang penuh kepada umatnya untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai kondisi zaman, tempat, dan kesiapan pranatanya.

“Bagi Islam, negara dan pemerintahan dianggap sah bukan karena bentuknya, tetapi substansinya. Dengan kata lain, Islam mengukur keabsahan bentuk sebuah negara sejauhmana negara secara konstitusional dan pemerintah sebagai penyelenggara negara melindungi dan menjamin warganya mengamalkan ajaran agamanya,” kata Rais Syuriyah PBNU KH Ishomuddin, pemimpin sidang komisi Diniyah yang membacakan hasil musyawarah sedikitnya 40 kiai NU yang datang dari setiap provinsi di Indonesia, Sabtu (1/11) malam.

Forum ini juga membahas hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan khilafah. Mereka menyangsikan kualitas hadits tersebut. “Mengingat hadits ini diriwayatkan oleh Habib bin Salim, seorang rawi yang kredibiltasnya diragukan di kalangan ahli hadits,” kata Katib Aam PBNU Malik Madani.

Forum para kiai ini juga menegaskan, Islam melihat substansi negara dengan teritorialnya sebagai tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi warganya. Mereka menggunakan ungkapan, Al-‘ibratu bil Jauhar la bil Mazhhar (Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriyah).

Khilafah itu memang fakta sejarah, pernah dipraktikkan di masa Al-Khulafa’ur Rasidyun yang sesuai dengan eranya di mana kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara bangsa (nation state).

“Pasalnya, perangkat pemerintahan dan kesiapan masyarakat saat era khilafah masih sederhana. Pada saat itu belum ada birokrasi yang tersusun rapi seperti sekarang, sehingga dibutuhkan orang dengan kemampuan lebih dalam pelbagai hal untuk menjadi khalifah. Sementara sekarang, kondisi masyarakat dan kesiapan pranata pemerintahan yang terus berkembang, menuntut bentuk pemerintahan yang berbeda lagi,” kata Rais Syuriyah PBNU KH Masdar Mas’udi dalam forum.

Peserta musyawarah menegaskan, upaya memperjuangkan khilafah sebagai bentuk masyarakat ideal menjadi sebuah utopia. Dengan demikian, memperjuangkan tegaknya nilai-nilai substantif ajaran Islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam sebuah bentuk apapun negara, jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam yang bersifat partikular.

Untuk itu. Dalam konteks bentuk pemerintahan Indonesia, peserta musyawarah mendorong pemerintah dan mewajibkan umat Islam untuk menangkal setiap jalan dan upaya munculnya gerakan yang mengancam NKRI. (Alhafiz K)

Sumber : Muslimedianews.com

Ini Asal Muasal Akun @trioMacan2000

Ahdi Popos - Jakarta, Akun @TrioMacan2000 kembali menyeruak ke publik. Bukan karena informasi soal skandal pejabat yang biasa dilontarkannya melalui media sosial Twitter, tapi lantaran seorang adminnya, Edy Saputra, ditangkap Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Rabu, 29 Oktober 2014. Edy diduga hendak memeras pejabat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Siapa sejatinya figur di balik akun @TrioMacan2000?

Tempo pernah bertemu dengan Raden Nuh, pemilik akun @TrioMacan2000. Akun ini sudah dibekukan oleh Twitter lantaran mencuitkan tuduhan-tuduhan yang dinilai pengelola media sosial itu berisi fitnah.

Pertemuan terjadi dua kali pada 2012. Raden mengontak redaksi terlebih dulu dan menyebutkan punya dokumen tentang korupsi pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian. Pertemuan pertama berlangsung di Bakoel Koffee, Cikini, Jakarta Pusat.

Pada pertemuan ini, Raden berkisah soal kiprahnya di jagat Twitter. Raden mengaku sebagai pengelola akun @indahsari69, tapi dia tutup karena dirinya diancam akan dibunuh oleh seorang petinggi Golkar akibat mencuitkan kasus korupsi politikus itu. Kemudian ia membuat akun @TrioMacan2000. Waktu itu akun ini belum terlalu banyak pengikutnya dan belum terkenal dengan cuitan-cuitan pelbagai skandal.

Pertemuan kedua dengan Raden yang juga mantan calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Barat II pada Pemilu 2014 itu terjadi pada 22 Mei 2012. Akun @TrioMacan2000 sudah sangat terkenal dengan pengikut nyaris 300 ribu. Waktu itu akun tersebut sedang gencar mencuitkan korupsi Petral, anak usaha Pertamina di Singapura yang bertugas mengimpor minyak mentah. Menteri BUMN Dahlan Iskan ketika itu berencana membubarkannya. (Baca: Dipo Alam Pernah Tantang Pemilik Akun @TrioMacan2000)

Pada pertemuan kedua, Tempo juga memastikan bahwa Raden ialah pengelola @TrioMacan2000. Dia diminta mencuitkan kalimat yang dieja Tempo: "Sedang bertemu wartawan media internasional untuk membongkar korupsi Petral." Cuitan itu kemudian tayang di akun tersebut sedetik kemudian.

Kini, akun @TrioMacan2000 sudah ditutup oleh Twitter. Sebagai gantinya, muncul akun @TM2000Back. Akun yang terakhir ini belum diketahui pengelolanya. Namun, seorang adminnya, Edy Saputra, kini ditangkap polisi.

Editor : Herdiyono
Sumber : Tempo.co

Ternyata Pemilik Akun TwItter @TrioMacan2000 Seorang Pengacara

Ahdi Popos - JAKARTA, Pria bernama Edi Saputra yang diduga sebagai pemilik akun Twitter@TrioMacan2000 yang dibekuk aparat Subdit Cyber Crime Ditkrimsus Polda Metro Jaya disebut-sebut berprofesi sebagai pengacara. Dalam pemeriksaan, di setiap aksinya Edi selalu beraksi sendirian.

“Dia berprofesi sebagai pengacara. Selama ini dia melakukan aksinya sendirian,” ujar Kanit Cyber Crime Kompol Roberto saat dihubungi wartawan, Rabu (29/10).

Dijelaskan Roberto saat ini pihaknya masih memeriksa Edi terkait sudah berapa lama pelaku memeras beberapa korbanya. “Masih kita selidiki,” katanya lagi.

Sebelumnya dikabarkan aparat Cyber Crime menangkap Edi yang diduga pemilik akun twitter TrioMacan2000.  Edi dibekuk terkait kasus pemerasan terhadap PT Telkom sebesar Rp50 juta. (Yahya)

Editor : Herdiyono
Sumber : Poskotanews.com

"Eehhmm Kepo", Wartawan Ini Kaget Ditanya Balik Menteri Susi Pudjiastuti

Ahdi Popos - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi, Selasa (28/10/2014) siang ini, menyambangi kantor Kementerian Koordinator Perekonomian guna mengikuti rapat koordinasi dua kementerian.

Susi datang tepat pukul 15.00 WIB. Begitu memasuki lobi kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, ia langsung dikerubungi oleh wartawan yang ingin mencari tahu informasi tentang program yang akan menjadi andalan KKP dalam lima tahun ke depan dan pertanyaan soal hal-hal lain. 

Namun, yang terjadi, Susi balik bertanya kepada seorang wartawan tentang arti Sumpah Pemuda. "What's the meaning of Sumpah Pemuda? You answer and then I'll answer," kata Susi dalam bahasa Inggris dengan fasih. 

Kemudian, wartawan itu pun menjawab Susi. Menurut si wartawan, Sumpah Pemuda merupakan salah satu seremonial di mana kita harus menyatukan persepsi karena Sumpah Pemuda tidak didapat dari satu hal yang mudah, menyatukan bangsa yang beragam.

Susi pun kemudian menepati perkataannya. Dia menjelaskan makna Sumpah Pemuda menurut bos Susi Air itu. "Benar, tapi kurang mantap," komentar Susi mendengar jawaban si wartawan. 

"Sumpah Pemuda ya jelas harus menyatukan bangsa. Kita pemuda-pemudanya, yang tua juga harus punya semangat muda," kata Susi.

Dengan begitu, lanjut Susi, Indonesia bisa berdiri di negeri sendiri. Masih menurut Susi, arti Sumpah Pemuda adalah tidak membiarkan natural resources yang begitu besar, utamanya kekayaan laut, diambil oleh orang lain. 

Dari pantauan Kompas.com, selain Susi, hadir pula Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta menteri-menteri di bidang ekonomi lainnya.

Editor: Anam

Sumber : Kompas.com

34 Menteri Jokowi-Jk Sudah Tuntas 99%

Ahdi Popos [Jakarta] Penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah rampung. Presiden Jokowi tinggal menunggu jawaban DPR atas surat permohonan pertimbangan perihal perubahan nomenklatur kementerian dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

''Relatif hampir semua posisi terisi. Nama-nama juga sudah fix. Ini relatif 99% lah selesai tadi sore (kemarin),'' ungkap mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto dengan gaya khas mengenakan topi birunya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Menurut Andi, dari semua posisi yang terisi, tidak semua dilakukan pemanggilan. Dikatakannya, ada beberapa nama yang Jokowi sudah kenal baik dan bekerja sejak lama, jadi tidak lagi diperlukan pertemuan. ''Pak Jokowi hanya perlu menelepon,'' imbuhnya.

Ia menjelaskan jumlah pos kementerian pemerintahan pemerintahan Jokowi-JK ialah 34 kementerian. Mengenai pengumuman kabinet, Andi menyatakan saat ini tinggal memper timbangkan etika hubungan kelembagaan karena ada surat yang sudah disampaikan Jokowi kepada DPR.

''Tidak ada kewajiban Presiden untuk melaksanakan pertimbangan DPR karena ini kan hanya pertimbangan, bukan persetujuan,'' terangnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden dapat membentuk susunan kabinet dalam tenggat selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mengucapkan sumpah jabatan.

Pada bagian lain, arsitektur kabinet Jokowi-JK diketahui berubah-ubah. Pertama kali diumumkan akan ada 34 kementerian, kemudian berkurang ke angka 33. Kini, kabinet Presiden Joko Widodo dipastikan 34 kementerian. ''Ada 34 kementerian. Komposisi relatif masih sama, 16 (parpol), 18 (profesional),'' cetus Andi.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menga takan pihaknya akan segera memberikan jawaban atas surat Presiden Jokowi ke DPR.

DPR diberi waktu tujuh hari untuk memberikan jawaban dari surat Presiden. ''Paling lama 29 Oktober (be rikan jawaban), tapi kami tidak akan menghabiskan waktu itu. Insya Allah Senin (27/10) kita sudah selesaikan,'' terangnya di kompleks parlemen, Sena yan, Jakarta, kemarin.

Rekam jejak 

Presiden Jokowi menyatakan susunan anggota kabinet sudah final. Ia pun menyebut kan tak ada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap nama-nama tersebut. ''Tidak ada fit and proper test,'' kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, tadi malam.

Rekam jejak calon menteri, katanya, menjadi pertimbangan utama, termasuk meminta masukan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK. ''Ada rekam jejak, ada survei yang mendatangi kiri kanan. Sudah ada PPATK dan KPK,'' ujarnya. Soal pengumuman, Jokowi menegaskan menunggu jawaban dari DPR dan tun tasnya klarifikasi dari KPK.

Memasuki hari keempat setelah pelantikan Presiden, sejumlah nama dipanggil ke Istana. Di antaranya nama-nama yang tidak pernah disebut-sebut menjadi calon pembantu Presiden, seperti bos Susi Air, Susi Pudjiastuti, dan Rektor Universitas Diponegoro Prof Mohamad Nasir. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Undip yang juga pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jateng itu datang bersama dua politikus PKB, Marwan Jafar dan Hanif Dakhiri.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar digadang-gadang sebagai calon menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat. Namun, dengan alasan ingin konsentrasi ke partai, keponakan mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu mengundurkan diri sebagai kandidat.  

Editor : Herdiyono

Sumber: MediaIndonesia.com

Mahasiswa Asal Madura Dukung Jokowi-JK

Ahdi Popos - Surabaya, Mahasiswa asal madura yang tergabung dalam Relawan Madu mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan nomer urut dua jokowi--jk di tempat Relawan madu kemaren 2/07/14

Masing-masing koordinator dari berbagai kabupaten di Madura berbuka puasa dan menetapkan trategi agar pasangan jokwi-jk yang di dukngnya menang di pulau garam itu

Sala-satu Relawan madu mengatakan kepada pewarta alasannya mendukung pasang nomer urut dua itu karena kesederhanaannya dan butuhan bangsa saat sekarang

"kami mendukung  pasangan capres-cawapres jokowi-jk karena kesederhanaannya dan bangsa ini batuh pemimpin seperti itu, apalagi jokowi punyak rekam jejak yang bagus saat memimpin solo dan jakarta"

di singgung apakah mereka di biayi oleh tim sukses jokowi, mereka mengatkan bahwa ini murni inisiatif teman-teman untuk mendukung jokowi-jk dan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemerinta

"kami mendukung jokowi-jk tidak ada yang menyuruh apalagi membiayai ini murni inisiatif teman-teman, karena teman-teman melihat jokowi itu mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerinta, selama ini kan masyarakat bersifat tidak mau tahu"

Menurut pantauan kami di tempat deklarasi tampak mereka berbuka puasa dan lalu berfoto bareng dengan pose salam dua jari yang merupakan simbol untuk memilih pasangan nomer urut dua jokowi-jk (ad)

Editor : Herdiyono
Ditulis : Choirul

Allan Nairn Tantang Prabowo Adukannya ke Penegak Hukum

Ahdi Popos - Jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn menyatakan bahwa tulisannya soal wawancara off the record dengan Prabowo Subianto yang dipublikasikan dalam blog pribadinya didasari pada fakta. Allan menyadari banyak bantahan dari kubu Prabowo saat tulisan itu muncul.

Oleh karena itu, Allan menantang Prabowo agar membawa tulisannya itu ke ranah hukum jika memang dianggap sebuah kebohongan.

“Setelah terbit artikel itu, orang Prabowo sebut saya musuh negara, kata TNI siap tangkap saya dan katakan bahwa artikel itu tidak benar dan main-main. Jadi saya jawab dengan beberapa tantangan kepada Pak Prabowo. Kalau dia nilai yang saya tulis itu tidak benar, sebaiknya dia hadapi saya dalam sidang, di Indonesia. Sebaiknya mulai proses saya atas tuduhan mencemarkan nama baik dia, silakan,” ujar Allan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Menurut Allan, dengan cara itu, maka persoalan benar atau tidaknya tulisan soal Prabowo itu bisa diselesaikan. Allan mengaku tak khawatir apabila dirinya harus ditangkap atas tulisannya itu.

Dalam kariernya selama 40 tahun sebagai jurnalis, Allan merasa sudah menjadi musuh di banyak negara. Tulisannya tentang Prabowo yang disebutnya memiliki kedekatan dengan Amerika dan tidak percaya akan sistem demokrasi, sebut Allan, adalah dilandasi kebenaran.

“Silakan, saya di sini, saya di Indonesia, saya di Jakarta. Mereka bisa dapat saya. Kalau mereka mau menangkap saya untuk kejahatan atas kebenaran yang saya tulis tentang Prabowo, silakan,” ucap Allan.

Allan adalah seorang jurnalis investigasi yang telah banyak meliput kasus-kasus pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia, seperti Guatemela, Haiti, hingga Timor Leste. Allan bahkan menjadi orang yang dianggap mengancam Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atas laporan-laporannya.

Pada bulan Juni dan Juli 2011 silam, Allan tengah menyelidiki kasus pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh militer Indonesia. Investigasinya itulah yang kemudian mempertemukan Allan dengan Prabowo yang sudah diberhentikan dari dunia kemiliteran.

Dalam wawancara itu, Allan mengaku Prabowo tidak mau menjelaskan secara spesifik kasus per kasus pembunuhan yang terjadi pada zaman Orde Baru. Namun, Prabowo bercerita panjang lebar kepada Allan tentang pemikirannya akan fasisme hingga dunia militer. Prabowo juga turut bercerita soal kedekatan dengan pelaku usaha, militer, dan intelijen Amerika.

Semua pembicaraan itu, sebut Allan memang dilakukan dengan perjanjian off the record. Namun, Allan akhirnya melanggar etiket jurnalistik itu karena merasa masyarakat Indonesia perlu tahu akan sosok Prabowo sebenarnya lantaran Prabowo akan segera dipilih sebagai calon presiden.

Editor : Herdiyono

Sumber : Kompas.com

Survei Litbang Kompas: Jokowi-Jk 42,3% prabowo-Hatta 35,3%

Ahdi Popos - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih memimpin popularitas dukungan masyarakat dengan 42,3 persen, unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang dipilih oleh 35,3 persen. Namun, dengan perbedaan sekitar 7 persen, masih mungkin terjadi perubahan karena jumlah warga yang belum menentukan pilihan cukup besar.

Hasil survei ini memperlihatkan ketatnya persaingan dan perebutan pengaruh, baik dalam dimensi kewilayahan maupun kelompok sosial. Sebanyak 22,4 persen responden yang belum menentukan pilihannya akan menjadi lahan perebutan pengaruh yang sangat menentukan kemenangan.

Dinamika politik hari-hari ke depan yang terjadi di sejumlah daerah dan perubahan pandangan pada kelompok-kelompok sosial akan turut berperan memperlebar atau mempersempit margin suara antarkandidat.

Jawa dan Sumatera

Wilayah Pulau Jawa dengan jumlah pemilih 58 persen dan Sumatera 21 persen dari total jumlah pemilih Indonesia menjadi lahan perebutan suara yang paling ketat.

Ketatnya persaingan tersebut terlihat dari hasil survei. Di Jawa, suara untuk pasangan Jokowi-JK hanya terpaut tipis, unggul sekitar 4,5 persen dari pasangan Prabowo-Hatta. Di Sumatera, perbedaan suara lebih berimbang, keunggulan Jokowi-JK hanya terpaut 4,1 persen dari pesaingnya.

Wilayah Jawa seolah terbelah dua yang memperlihatkan pola dukungan yang berbeda. Jawa bagian barat, khususnya Provinsi Banten dan Jawa Barat, dukungan untuk pasangan Prabowo-Hatta terlihat lebih kuat daripada Jokowi-JK. Sebaliknya, di Jawa bagian timur, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, pilihan lebih banyak dijatuhkan kepada Jokowi-JK.

DKI Jakarta sebagai barometer perpolitikan nasional mencerminkan persaingan yang sangat ketat sekaligus kuatnya fanatisme kepada setiap kandidat. Sedikitnya jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan (12,2 persen) menunjukkan bahwa Jakarta sebagai wilayah yang relatif sudah sulit untuk berubah.

Wilayah Jawa yang masih sangat mungkin untuk berubah adalah Provinsi Jawa Timur. Meski ada kecenderungan kemenangan tipis untuk Jokowi-JK, sesungguhnya mereka masih sulit diprediksi menang.

Wilayah Nahdlatul Ulama terbesar yang menjadi basis Partai Kebangkitan Bangsa ini masih menyisakan keraguan yang sangat kentara. Di sini, mereka yang belum menentukan pilihan masih 27 persen, terbesar di antara semua wilayah Jawa.
Kelas sosial

Sejauh ini pasangan calon nomor urut satu, Prabowo-Hatta, lebih banyak dipilih oleh kalangan sosial berpendidikan tinggi, kaum penganggur, pegawai negeri sipil, dan pegawai swasta. Pemilih pasangan ini juga lebih banyak dari kalangan laki-laki dibandingkan pemilih perempuan.

Sebaliknya, pasangan Jokowi- JK cenderung lebih menarik minat kaum perempuan dan ibu rumah tangga. Pasangan ini juga mampu menarik perhatian kalangan berpendidikan rendah, kelas sosial menengah ke bawah, serta pelajar dan mahasiswa. Petani dan nelayan juga lebih banyak mendukung pasangan ini.

Peluang berubah besar
Meski dukungan kepada kedua kubu sudah cenderung mengeras, sesungguhnya peluang berubah masih tetap ada karena ruang yang tersisa di luar arena pendukung fanatik kedua pasangan kandidat masih cukup lebar.

Jumlah yang resisten terhadap calon nomor urut satu, Prabowo-Hatta, berdasarkan survei, disuarakan oleh 33,6 persen suara. Sebaliknya, yang menolak pasangan Jokowi-JK berkisar 30,6 persen.

Di luar suara kedua kelompok pendukung fanatik tersebut masih tersisa 35,8 persen. Dari jumlah itu, yang menjatuhkan pilihannya kepada Jokowi-JK sebanyak 27,2 persen, sedangkan Prabowo-Hatta sebanyak 19 persen. Sisanya, 53,8 persen, akan sangat bergantung pada perkembangan politik ke depan.

Pergeseran pemilih

Hasil survei longitudinal dengan responden yang sama ini juga memberikan gambaran telah terjadinya pergeseran pemilih meski kecil.

Mereka yang sebelum Pemilu Legislatif (9 April 2014) memilih Prabowo Subianto cukup solid untuk terus mendukung pasangan Prabowo-Hatta (84,5 persen). Demikian juga dengan pemilih yang tadinya memilih Joko Widodo, kini, juga cenderung memilih pasangan Jokowi-JK (80,6 persen).

Meski demikian, sebanyak 6,7 persen suara pemilih Prabowo ada yang lari ke pasangan lawannya dalam dua bulan terakhir. Sebaliknya, sebanyak 5,9 persen pemilih Jokowi berpindah ke Prabowo-Hatta.

Debat kandidat dan isu-isu baru yang strategis dalam 18 hari ke depan akan memainkan peranan besar dalam menarik dukungan.

Hasil Pemilu Presiden 9 Juli nanti akan sangat bergantung pada apakah salah satu kubu akan lebih mampu menarik massa mengambang dan pemilih yang masih ragu-ragu ke kubunya atau tidak. (Litbang Kompas)

Editor : Herdiyono

Sumber: Kompas.com

Gitaris Queen : Lagu Gubahan Ahmad Dhani Tanpa Izin

Ahdi Popos - JAKARTA - Lagu 'Indonesia Bangkit' yang digubah Ahmad Dhani, mendapat sorotan dari gitaris band legendaris Queen, Brian May.

Pasalnya, lagu kampanye pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang nada-nadanya didasarkan pada tembang 'We Will Rock You' milik Queen tersebut digubah tanpa seizin si pemilik lagu, yakni Brian May.

Melalui Twitter, pria yang terkenal dengan gitar Red Special ini mengakui tidak pernah ada izin dari Queen terkait pemakaian atau penggubahan lagu tersebut.

"Ahmad Dhani skinhead imagery http://youtu.be/tpbqIuY8nVo ” of course this is completely unauthorised by us. Bri," kicau Brian May dalam akun resminya @DrBrianMay yang dikutip Tribunnews.com, Rabu (25/6/2014).

Akun dipastikan resmi milik Brian May. Ada tanda centang di profilnya sebagai tanda akun itu lolos verifikasi Twitter. Jumlah pengikutnya pun mencapai 186 ribu. Kicauan Brian pun ramai diretweet. Salah satunya oleh Daniel Ziv. Pria Kanada itu membesut film 'Jalanan'.

Vido klip tersebut banyak beredar di dunia maya, terutama Youtube. Selain itu, penampilan Dhani dalam klip itu juga dikritik. Sebab, pentolan Dewa 19 itu mengenakan seragam yang mirip petinggi NAZI.

Editor : chirul

Sumber : Tribunnews.com

Tabloid Obor Rahmatan Lil'alamin tandingan Obor Rakyat

Ahdi Popos - Setelah kemunculan tabloid Obor Rakyat yang kontroversial, kini muncul tabloid mini Obor Rahmatan Lil'alamin. Berbeda dari Obor Rakyat yang dianggap mendiskreditkan calon presiden Joko Widodo, Obor Rahmatan Lil'alamin memuat berita-berita yang menjawab fitnah ataupun kampanye hitam yang ditujukan kepada Jokowi.

"Isinya 99 persen untuk pencerahan tentang hal yang benar. Jokowi itu tidak seperti yg difitnahkan," kata Penanggung Jawab Tabloid Obor Rahmatan Lil'alamin Amal Alghozali kepada Kompas.com, Rabu (25/6/2014) malam.

Koordinator Relawan Demi Indonesia itu mengatakan, tabloid mini tersebut telah dicetak sebanyak 200.000 eksemplar dan disebarkan di sejumlah daerah di Pulau Jawa, antara lain Madura, Brebes, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Sukabumi, Depok, dan Bekasi. Tidak menutup kemungkinan akan disebarkan di luar Pulau Jawa karena saat ini sudah ada permintaan dari Lampung dan Kalimantan Selatan.

Seluruh biaya penerbitan tabloid itu diperoleh dari sumbangan komunitas-komunitas pendukung Jokowi. Selain diberikan kepada pemesan penyumbang dana, tabloid setebal 32 halaman itu juga dijual secara eceran dengan harga promosi Rp 1.000. Banderol resminya Rp 5.000.

Pada edisi perdana, tabloid yang diterbitkan oleh Padepokan Demi Indonesia—dulu merupakan markas pemenangan Dahlan Iskan—itu menggunakan judul headline "Fatwa 9 Kiai: Jokowi-JK Lebih Maslahat". Isinya lebih banyak membantah fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Jokowi.

"Edisi pertama ini kita menjawab soal fitnah yang berbau SARA. Bukan tidak mungkin nantinya membahas soal program-program Jokowi," kata Amal.

Menurut Amal, seluruh berita yang dimuat dalam tabloid tersebut diproduksi sendiri oleh tim redaksinya tanpa menjiplak ataupun mencomot berita dari media lain. Edisi perdana yang terbit pada Juni 2014 ini antara lain memuat wawancara dengan KH Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Ada pula petikan wawancara dengan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi serta Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan Maimoen Zubair. Pemenang Konvensi calon Presiden Partai Demokrat Dahlan Iskan juga menuliskan artikel untuk tabloid tersebut.

Kini Amal tengah bersiap untuk menerbitkan 200.000 eksemplar tambahan edisi pertama. Dalam waktu dekat, akan ada edisi baru serta laman Obor Rahmatan Lil'alamin.ang nisbat yang akan di lakukan jumat 27 juni 14 19 ;05 atau setelah ishak(ad/ca)

Editor : Herdiyono
Sumber : Kompas.com
DokFoto : jpnn.com.

Pesawat Indonesia N-219 Bakal Raih Sertifikasi Internasional

Ahdi Popos - JAKARTA, Indonesia boleh berbangga, sejumlah putra bangsa saat ini sedang mengembangkan pesawat N-219, pesawat baling-baling berkapasitas 19 penumpang. Jika hasil protitipe rampung, pesawat ini merupakan pesawat terbang pertama yang tersertifikasi internasional oleh Civil Aviaation Safety Regulation setelah uji coba terbang perdana.

Kepala Program Penerbangan Pesawat Transportasi Nasional Pusat Teknologi
Penerbangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Agus Aribowo mengatakan saat ini proses pembuatan N-219 masih detail desain, pembelian komponen mesin dan baling-baling. Dalam pengembangan pesawat ini, Lapan menggandeng PT Dirgantara Indonesia dan beberapa lembaga lain seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

”Dalam hal ini Lapan sebagai owner yang membiayai. PT DI sebagai kontraktornya atau yang membangun. Tahun ini dana pengembangan pesawat yang dimulai awal tahun 2014 ini mencapai Rp 310 miliar.

Nantinya pesawat ini menjadi pesawat buatan Indonesia pertama tersertifikasi,” katanya di sela-sela talkshow yang digelar Ikatan Alumni Program Habibie(IABIE) bertema Kebangkitan Dirgantara Nasional di Jakarta, Sabtu(24/5 koran Suara Pembaharuan).

Editor : choirul
di tulis : herdiyono

Pancasila Sebagai Ideologi Negara Mulai Terlupakan

Ahdi Popos - Jakarta, Pancasila seolah-olah mulai terlupakan sebagai sebuah ideologi negara. Pemerintah dan seluruh pihak diharapkan mengembalikan Pancasila menjadi ideologi.

“Pancasila itu ideologi negara, bukan hanya filsafat moral dan tingkah laku orang per orang. Sejak Orde Baru, Pancasila dilupakan sebagai ideologi negara. Orde Reformasi juga ikut melupakan,” kata Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Soedijarto kepada SP di Jakarta, Sabtu (31/5).

Dia menjelaskan, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat lebih baik. Dia juga menyatakan dibutuhkan sebuah revolusi mental terhadap seluruh komponen bangsa.

“Pejabat harus mengabdi pada negara bukannya untuk sekadar mencari uang. Mental seluruh masyarakat dan pejabat mesti berubah,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) MPR, Ahmad Basarah berpendapat, Pancasila dalam tataran ideologis maupun implementasi masih saja terdapat masalah dan kekurangan.

“Pemahaman ideologis sebagian kelompok maupun anggota masyarakat kita, termasuk sebagian penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah masih belum sepenuh hati menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara,” kata basarah.

Oleh karena itu, diperlukan revolusi mental bangsa Indonesia dalam memahami dan mengimplementasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang patut dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Revolusi mental Pancasila dimaksudkan agar segenap anak bangsa merubah paradigma berpikir dan bertindak, dari mental pesimisme dan skeptisisme terhadap Pancasila dan ke-Indonesiaan, menjadi mental yang optimis dan positif terhadap nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Dia menuturkan, selama ini Pancasila mengalami proses pendangkalan, bahkan pendistorsian nilai-nilai. Pasalnya, Pancasila hanya dipahami sebagai rumusan sila-sila tanpa makna. Selain rumusan lima sila, tidak ada dokumen lain yang dapat dibaca oleh bangsa Indonesia untuk memahami makna filosofi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

“Karenanya, PDI-P menghendaki agar seluruh isi pidato Bung Karno tentang Pancasila tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI dijadikan bahan rujukan bagi bangsa Indonesia untuk memahami makna filosofi sila-sila yang terdapat dalam Pancasila,” tutur Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P ini.

Dalam pidato tersebut, masih kata Basarah, dapat terlihat dengan jelas filsafat yang sedalam-dalamnya tentang cita-cita dan rancang bangun sebuah negara Indonesia merdeka.

“Pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni 1945 tersebut jangan dilihat dari aspek rumusan sila-sila Pancasilanya, tetapi lihat dan maknailah secara filosofis dari Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila," tegasnya.

Dengan demikian, menurutnya, Pancasila tidak lagi menjadi ideologi utopis. “Pancasila nantinya akan jadi ideologi yang bekerja di tengah masyarakat dan bangsanya sendiri. Sehingga baik masyarakat maupun pemerintah harus menuju kepada cita-cita masyarakat Pancasila yang hakiki yaitu masyarakat yang religious, adil, bersatu, demokratis dan sejahtera lahir dan bathin,” pungkasnya.

Pada 2013, PDI-P memperingati hari kelahiran Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta. Menurut Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri saat berpidato kala itu, kelahiran Pancasila merupakan salah satu tonggak sejarah Indonesia. Tanpa momentum tersebut, menurut Mega, Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang merdeka dan terus berkembang ke depannya.

“Ini tonggak sejarah bangsa yang luar biasa tapi justru sepertinya diabaikan,” kata Mega.

Pada kesempatan tersebut, Mega menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan 1 Juni sebagai libur nasional. Mega menyebutkan, janji tersebut disampaikan SBY pada waktu pidato kenegaraannya 2011.

“Kami mengusulkan 1 Juni ini libur nasional, sampai sekarang belum dilakukan,” ucapnya.

Mega menambahkan, sudah sepatutnya presiden mengukuhkan tanggal tersebut sebagai libur nasional. Dengan begitu, masih kata Mega, maka seluruh elemen masyarakat dapat memperingati bersama momentum tersebut.

Editor : Herdiyono

Sumber : beritasatu.com

1 Juni Hari lahir Pancasila bukan Hari Pancasila

Ahdi Popos - Jakarta, Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari lahir Pancasila. "Tapi bukan Hari Pancasila," ujar Lukman Hakiem, wakil ketua Majelis Pakar DPP PPP kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin.

Lukman menambahkan, ada perbedaan antara Hari Lahir Pancasila dgn Hari Pancasila.
Pada 1 Juni 1945 untuk kali pertama Soekarno menawarkan lima dasar negara. Pidato M. Yamin sebelum itu, kata Bung Hatta, tidak pernah ada.
Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila mengesankan pada 1 Juni 1945 telah terjadi kesepakatan final Pancasila sebagai dasar negara, padahal proses menuju ke sana masih panjang.
Pancasila dirumuskan kata per kata, kalimat per kalimat oleh seluruh anak bangsa.
"Jika 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Pancasila, dasar negara kita menjadi eksklusif, milik satu golongan politik tertentu, juga menutup
diri terhadap intervensi wahyu sebab pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menempatkan KetuhananYME sebagai sila terakhir, bahkan hilang jika Pancasila diperas jadi Ekasila, Gotongroyong," papar Lukman yang juga penulis buku 'Di Sekitar Lahirnya Republik' bersama DR H. Anwar Harjono, SH.
"Jadi, 1 Juni merupakan Hari Lahir Pancasila, bukan Hari Pancasila," pungkas Lukman. [wdh]

Editor : Herdiyono
Sumber : Inilah.com

Ganti Rugi Untuk Korban Lumpur Lapindo Rp 786 miliar Tak Terbayar

Ahdi Popos - Ratusan orang warga Sidoarjo memperingati 8 tahun, luapan lumpur di lokasi pengeboran milik PT Minarak Lapindo Jaya, mereka masih menuntut pembayaran ganti rugi, Sabtu (29/05).

Jumlah ganti rugi yang belum dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 786 miliar untuk pembelian aset masyarakat di tiga desa yang masuk dalam peta wilayah yang terdampak luapan lumpur, yaitu Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, Desa Pejarakan.
Berita terkait

Tetapi, Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabussalla mengaku belum sanggup membayar ganti rugi, yang seharusnya diselesaikan pada 2012 lalu.

"Orang sudah mengerti dan tahu bahwa kondisi perusahaan Bakrie ini belum mampu melaksanakan, banyak usaha Bakrie yang berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan, sehingga kita tidak punya dana lebih untuk membayar kepada warga," kata Andi, kepada wartawan BBC Sri Lestari.

"Kita sudah berusaha mencari usaha untuk meminjam, tetapi perjalanan kita di dunia usaha tidak menggembirakan, tentu orang yang meminjamkan juga harus melihat kita punya aset dan segala macem, jadi tidak semudah itu," tambah dia

Andi mengatakan PT Lapindo telah menerima surat teguran dari Menteri Pekerjaan Umum yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BPLS, yang berisi agar Lapindo menyelesaikan kewajiban paling lambat 30 Juni tahun ini.
Keputusan MK

Tahun 2012 lalu, Klik Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi korban semburan lumpur Sidoarjo di area peta terdampak, dalam keputusan MK tanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang berada di area terdampak luapan lumpur, menjadi tanggung jawab PT. Lapindo, dan bukan negara melalui APBN.

Sementara untuk korban yang berada diluar area terdampak menjadi tanggung jawab negara, melalui APBN 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,3 trilliun.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, disebutkan desa-desa yang masuk dalam peta area terdampak atau PAT seluas 640 hektar, dan wilayah di luar PAT.

Tak cukup ganti rugi

Sementara Direktur Eksekutif Wahli Jawa Timur Ony Mahardika mengatakan selama ini ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur lapindo hanya seputar penggantian rumah dan tanah saja, padahal kerugian lain yang dialami warga lebih besar.

"Bagaimana jaminan pendidikan anak-anak korban Lapindo juga harus diurus juga kesehatan, belum lagi masalah ekonomi, dulu disana mayoritas buruh gitu kan, karena di daerah mereka ada sekitar 63 pabrik yang gulung tikar dan sekitar 166.000 buruh yang hilang mata pencaharian, ada juga usaha kecil yang gulung tikar," jelas Ony.

Semburan lumpur yang disebabkan pengeboran di sumur milik PT. Lapindo Brantas terjadi pada 29 Mei 2006 lalu, di Desa Siring, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Luapan lumpur merendam ribuan rumah dan tanah milik warga. Sendi-sendi kehidupan masyarakat pun lumpuh.

Menurut Catatan Walhi 16 desa terkena luapan lumpur dari tempat pengeboran milik PT Lapindo, lima desa berada di dalam Peta Area Terdampak PAT, dan 11 desa di Luar PAT.

PT Lapindo mengatakan telah mengelontorkan dana sekitar 3,5 trilliun rupiah untuk membayar ganti rugi, dan hanya 20 % KK yang belum dapat.

Sementara menurut Wahli baru 20 persen saja warga di lima desa yang telah menerima ganti rugi dari Lapindo.

Sumber: bbc.co.uk

Dokfoto: tempo.co

Mengintip Berapa Uang Pensiun SBY & Boediono?

Ahdi Popos - Masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden (Wapres) Boediono tinggal menghitung bulan.

Lalu berapa uang pensiun yang bakal diterima pasangan ini setelah tak lagi menjadi orang nomor satu dan dua di Indonesia tersebut?.

Kepala Divisi Layanan PT Taspen (Persero), Tobing Halomoan, mengungkapkan, mantan Presiden dan Wapres akan menerima hak pensiun yang dibayarkan perseroan setiap bulan.

"Mantan Presiden akan menerima uang pensiun pokok sebesar Rp 30 juta per bulan, sedangkan mantan Wapres di bawah sedikit sekitar Rp 22 juta per bulan. Tapi itu bukan angka mutlak," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Jika dilihat, besaran hak pensiun eks Presiden dan Wapres ini sesuai dengan yang tertera di Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wapres serta Bekas Presiden dan Wapres.

Dalam Bab III Pasal 6 ayat 1 UU itu menyebut, Presiden dan Wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sedangkan ayat 2 mengatakan, besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100% dari gaji pokok terakhir.

Lebih jauh dia mengaku, dalam pembayaran hak pensiun, Taspen mengikuti perhitungan jumlah dana pensiun dari Lembaga Kepresidenan yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Perhitungan pensiun ada sendiri, itu bukan domain kami. Kami sebagai operator hanya mengikuti SK yang terbit dari hasil perhitungan Lembaga Kepresidenan dan BKN," terangnya.

Hak pensiun tersebut, tambah Tobing, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke Taspen.

"Jadi uang pensiun akan langsung dibayarkan setiap bulan. Dalam APBN sudah disiapkan jauh-jauh hari," ujarnya.

Selain uang pensiun yang dibayar setiap bulan, Tobing menyebut, mantan Presiden dan Wapres akan memperoleh Tabungan Hari Tua (THT).

"Kalau THT dibayarkan sekaligus. Besaran yang diterima tergantung iuran dari mereka. Sedangkan tunjangan (pensiun) tidak kami berikan," papar dia. (Fik/Nrm)

Sumber : Liputan6.com

Dokfoto: liputan6.com

PBNU: Aksi Milisi Boko Haram Bukan Ciri Perjuangan Islam

Ahdi Popos - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk keras aksi milisi Boko Haram yang melakukan penculikan 223 pelajar putri di Nigeria. Perbuatan ini bukanlah ciri dan cara perjuangan Islam.

"Itu tindakan yang brutal. Kami dari Nahdlatul Ulama sangat mengutuk keras tindakan tersebut,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam rilis yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Senin (12/4/2014).

Kiai Said menegaskan sangat menyayangkan adanya salah satu website di Indonesia yang menyebut tindakan Boko Haram sebagai bentuk perjuangan dalam Islam.

"Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, Islam selalu mengajarkan kesantunan. Menculik bukan ciri perjuangan Islam, dan Islam tidak membenarkan menculik sebagai cara dalam perjuangan,” tegasnya.

Kutukan lebih lanjut juga disampaikan atas rencana Boko Haram menjual pelajar putri yang telah diculiknya. "Saya katakan, kami mengajak Boko Haram untuk kembali ke jalan yang benar dalam perjuangannya," tandas Kiai Said.

PBNU mendorong pemerintah Indonesia berperan aktif dalam upaya pembebasan pelajar putri di Nigeria. Terlebih Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, harus memiliki kepedulian dalam peristiwa tersebut. 

Seperti diberitakan, milisi Boko Haram di Nigeria menculik 223 pelajar putri, dan mengancam akan menjualnya sebagai budak. Dunia internasional mengecam tindakan tersebut.

Editor : Herdiyono
Sumber : Tribunnews.com

Risma : Tidak Dapat Penghargaan, Aku Rapopo

DokFoto : Antarajatim.com

Ahdi Popos - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku risih terhadap polemik yang berkembang seputar penghargaan yang diterimanya dari Europe Business Assembly (EBA).

Dia tidak menyangka, pengakuan dari lembaga non-pemerintah yang berbasis di Inggris itu berbuah polemik.

Risma memang menerima piala dari EBA. Penghargaan itu diterimanya dari John WA Netting, CEO EBA dalam Socrates Awards Ceremony. namun, Risma, panggilan wali kota,  tidak mengerti detail nama dan kategori award yang diterimanya. Di sinilah awal masalah muncul.

Piala yang kemudian diarak keliling kota itu disebut sebagai Socrates Award, Sebuah penghargaan  paling bergengsi produk lembaga non-pemerintah di Inggris tersebut, tepatnya yang diterima Risma sebenarnya adalah United Europe Award. Baca Juga :  Inilah Tanggapan Risma Soal Polemik Piala Socrates Award

Dengan adanya polemik pada penerimaan penghargaan yang di terima Wali Kota Surabaya Trismaharini mengatakan bahwa dia tidak jadi masalah meski tidak mendapatkan penghargaan yang penting rakyat sejahtera

Aku kapok wis nampa penghargaan maneh. Aku lho rapopo Mas, gak dapat penghargaan. (Aku kapok menerima penghargaan seperti ini lagi). Saya mau fokus kerja saja. Aku lho tidak apa-apa tidak dapat penghargaan. Saya sering kok nolak-nolak penghargaan. Kata Risma Seperti Dilansir Tribun Surabaya, Kamis 8 Mei 2014

Perlu di ketahui bahwa wali kota risma di undang oleh lembaga  non-pemerintah di Inggris untuk memberikan presentasi tentang kemajuan kota Surabaya

Di tulis, Choirul