Ahdi Popos [Jakarta] Penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah rampung. Presiden Jokowi tinggal menunggu jawaban DPR atas surat permohonan pertimbangan perihal perubahan nomenklatur kementerian dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
''Relatif hampir semua posisi terisi. Nama-nama juga sudah fix. Ini relatif 99% lah selesai tadi sore (kemarin),'' ungkap mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto dengan gaya khas mengenakan topi birunya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Menurut Andi, dari semua posisi yang terisi, tidak semua dilakukan pemanggilan. Dikatakannya, ada beberapa nama yang Jokowi sudah kenal baik dan bekerja sejak lama, jadi tidak lagi diperlukan pertemuan. ''Pak Jokowi hanya perlu menelepon,'' imbuhnya.
Ia menjelaskan jumlah pos kementerian pemerintahan pemerintahan Jokowi-JK ialah 34 kementerian. Mengenai pengumuman kabinet, Andi menyatakan saat ini tinggal memper timbangkan etika hubungan kelembagaan karena ada surat yang sudah disampaikan Jokowi kepada DPR.
''Tidak ada kewajiban Presiden untuk melaksanakan pertimbangan DPR karena ini kan hanya pertimbangan, bukan persetujuan,'' terangnya.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden dapat membentuk susunan kabinet dalam tenggat selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mengucapkan sumpah jabatan.
Pada bagian lain, arsitektur kabinet Jokowi-JK diketahui berubah-ubah. Pertama kali diumumkan akan ada 34 kementerian, kemudian berkurang ke angka 33. Kini, kabinet Presiden Joko Widodo dipastikan 34 kementerian. ''Ada 34 kementerian. Komposisi relatif masih sama, 16 (parpol), 18 (profesional),'' cetus Andi.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menga takan pihaknya akan segera memberikan jawaban atas surat Presiden Jokowi ke DPR.
DPR diberi waktu tujuh hari untuk memberikan jawaban dari surat Presiden. ''Paling lama 29 Oktober (be rikan jawaban), tapi kami tidak akan menghabiskan waktu itu. Insya Allah Senin (27/10) kita sudah selesaikan,'' terangnya di kompleks parlemen, Sena yan, Jakarta, kemarin.
Rekam jejak
Presiden Jokowi menyatakan susunan anggota kabinet sudah final. Ia pun menyebut kan tak ada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap nama-nama tersebut. ''Tidak ada fit and proper test,'' kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, tadi malam.
Rekam jejak calon menteri, katanya, menjadi pertimbangan utama, termasuk meminta masukan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK. ''Ada rekam jejak, ada survei yang mendatangi kiri kanan. Sudah ada PPATK dan KPK,'' ujarnya. Soal pengumuman, Jokowi menegaskan menunggu jawaban dari DPR dan tun tasnya klarifikasi dari KPK.
Memasuki hari keempat setelah pelantikan Presiden, sejumlah nama dipanggil ke Istana. Di antaranya nama-nama yang tidak pernah disebut-sebut menjadi calon pembantu Presiden, seperti bos Susi Air, Susi Pudjiastuti, dan Rektor Universitas Diponegoro Prof Mohamad Nasir. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Undip yang juga pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jateng itu datang bersama dua politikus PKB, Marwan Jafar dan Hanif Dakhiri.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar digadang-gadang sebagai calon menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat. Namun, dengan alasan ingin konsentrasi ke partai, keponakan mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu mengundurkan diri sebagai kandidat.
Editor : Herdiyono
Sumber: MediaIndonesia.com
Post a Comment